Kata Pengantar oleh Thee Kian Wie

Saya menyambut gembira kesediaan Lembaga ADB (Bank Pembangunan Asia) untuk menyediakan laporan yang amat baik ini dalam edisi Bahasa Indonesia. Laporan ini mengungkapkan hal-hal yang perlu diamalkan sehubungan dengan pengalaman Sri Lanka sewaktu dilanda gelombang tsunami, serta upaya negara tersebut untuk membangun kembali pasca-tsunami.

Perbandingan lintas-negara perlu senantiasa ditanggapi dengan hati-hati. Meskipun demikian ternyata banyak di antara masalah-masalah yang dialami oleh Sri Lanka yang serupa dengan masalah yang timbul di Indonesia.

• Bantuan luar negeri mula-mula tampak lebih dari cukup untuk menutup segenap biaya rekonstruksi. Akan tetapi segeralah timbul masalah yang bertalian dengan persediaan dana bantuan, pencairan dana kredit, pembagian dana, koordinasi upaya rekonstruksi, dan salah-urus dalam pengelolaan dana.
• Upaya rekonstruksi tersendat dan kurang merata serta terpusat di kawasan-kawasan tertentu, sedangkan ada kawasan-kawasan lain yang sama sekali tidak tersentuh oleh upaya tersebut.
• Di kalangan badan-badan bantuan, baik yang asing maupun yang domestik, muncullah ketimpangan yang menonjol dalam hal koordinasi. Upaya mencari keseimbangan antara kepentingan politik dan upaya menyediakan bantuan kemanusiaan untuk orang-orang yang membutuhkannya menghadapi berbagai masalah, lagi pula sangat peka.
• Koordinasi dan pelaksanaan upaya rekonstruksi terhambat oleh keengganan sejumlah LSM asing untuk bekerja sama dengan badan perwakilan pemerintah. Ada pula LSM yang bersaing secara tidak sehat dengan badan-badan lain.
• Tata cara penyediaan dana bantuan, termasuk prosedur dan mekanisme penyediaan dana, perlu ditinjau kembali agar tanggapan menjadi lebih cepat dan lebih efektif. Sangatlah mendesak perlunya menanggulangi masalah yang muncul sehubungan dengan penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan.

Saran-saran praktis yang dikemukakan dalam Laporan ini meliputi sejumlah masalah, di antaranya: penyediaan uang tunai untuk menopang kemampuan keluarga untuk mengusahakan sumber pendapatan sendiri; bantuan untuk pembangunan kembali rumah yang hilang atau rusak; penyediaan surat kepemilikan rumah baru; peraturan mengenai zona penyangga (buffer zone); sistem peringatan dini dan sistem penanggulangan bencana; koordinasi kegiatan yang didukung bantuan para donor; serta masalah perumusan kembali kebijakan makro-ekonomi.

Mudah-mudahan temuan-temuan, kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran tindak yang disajikan dalam laporan ini bermanfaat pula bagi para pejabat pemerintah Indonesia, khususnya Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias, serta badan-badan donor asing dan LSM Indonesia dan asing yang kini tengah berupaya keras untuk merehabilitasi dan membangun kembali Aceh dan Nias. Dengan demikian akan terkonfirmasi sejauh mana Laporan ini mengandung pelajaran yang dapat diterapkan di Indonesia, dan akan terungkap pula pemecahan yang muncul dari lingkungan Indonesia itu sendiri, sehingga dari bencana yang mengenaskan ini akan terpetik sesuatu yang berguna untuk jangka waktu panjang.

The views expressed in this paper are the views of the author/s and do not necessarily reflect the views or policies of the Asian Development Bank Institute nor the Asian Development Bank. Names of countries or economies mentioned are chosen by the author/s, in the exercise of his/her/their academic freedom, and the Institute is in no way responsible for such usage.

Post a Comment

We welcome your feedback on this publication. Post a comment. ADBI is not obliged to acknowledge or publish comments and may abridge or edit them before web posting.

Comment(s)

There are [0] comment(s) for this entry. Post a comment.